Tokoh Politik

prabowo

1 hamparan beda-beda alas hak, Kepala BPN Nusron Wahid didesak berpihak ke korban

Tinggalkan Komentar / Cerita / Oleh

tokohpolitik.com-Jakarta. Kerugian Korban senilai Rp. 250.000.000.000 ( dua ratus lima puluh milyar rupiah) yaitu berupa lahan seluas 13.000 meter persegi. Sertifikat-sertifikat tanah pada lahan kosong 1 hamparan dan didalam pagar yang terletak di Jalan Logistik Raya RT. 7 RW. 3 Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara menimbulkan banyak kecurigaan dan Kejanggalan. …

1 hamparan beda-beda alas hak, Kepala BPN Nusron Wahid didesak berpihak ke korban Selengkapnya »

Korban marah terhadap Pelayanan Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Utara Uunk Din Parunggi

Tinggalkan Komentar / Berita / Oleh

tokohpolitik.com-Jakarta. Senin, 18 Mei 2026, Korban atas nama Sanwani marah terhadap pelayanan Kepala Kantor Pertanahan/ Badan Pertanahan Nasional Kota Administrasi Jakarta Utara Uunk Din Parunggi, S.SiT., M.A.P., karena Sanwani dengan surat dan datang langsung untuk Audiensi buka warkah bukan untuk mediasi. Namun Kepala Kantor Pertanahan disposisi Audiensi tersebut kepada Kepala Seksi Sengketa & Konflik Pertanahan …

Korban marah terhadap Pelayanan Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Utara Uunk Din Parunggi Selengkapnya »

Sengketa tanah jadi laporan terbanyak

Tinggalkan Komentar / Berita / Oleh

tokohpolitik.com-Jakarta. Sengketa tanah secara konsisten menjadi laporan terbanyak yang ditangani Posbakum yang dibina oleh Kementerian Hukum, ujar Direktur Perancangan Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum Republik Indonesia Hendra Kurnia Putra, SH. Hal ini disampaikan dalam rapat membahas Rancangan Undang-Undang Pokok Agraria bersama perwakilan Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam/ MN KAHMI pada hari Selasa, 5 Mei …

Sengketa tanah jadi laporan terbanyak Selengkapnya »

Ketentuan Penangguhan Penahanan

Tinggalkan Komentar / Cerita / Oleh

tokohpolitik.com-Bali. Penangguhan penahanan sesuai KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA dapat dilakukan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, Penangguhan penahanan dapat dilakukan jika tersangka atau terdakwa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dan tidak ada kekhawatiran bahwa mereka akan melarikan diri, merusak bukti, atau mengulangi tindak pidana. Penangguhan penahanan adalah upaya mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari …

Ketentuan Penangguhan Penahanan Selengkapnya »

Respon Yuddy Chrisnandi Mantan Duta Besar Ukraina terhadap isu kelangkaan minyak dalam negeri

Tinggalkan Komentar / Berita / Oleh

tokohpolitik.com-Jakarta. Yuddy Chrisnandi, Mantan Duta Besar Ukraina merespon terkait isu kelangkaan minyak dalam negeri sebagai imbas akibat dari serangan Amerika Serikat dan Israel kepada Iran. Ia menegaskan bahwa masyarakat Indonesia perlu lebih berhemat dalam menggunakan bahan bakarnya dalam kehidupan sehari-hari. Beliau menambahkan bahwa masyarakat Indonesia harus efektif dan efesien dalam menggunakan bahan bakar. “Penghematan itu …

Respon Yuddy Chrisnandi Mantan Duta Besar Ukraina terhadap isu kelangkaan minyak dalam negeri Selengkapnya »

Abdullah Puteh, Koordinator Presidium Majelis Nasional KAHMI adakan Safari Ramadhan di kediaman Jusuf Kalla

Tinggalkan Komentar / Cerita / Oleh

tokohpolitik.com-Jakarta. Acara ini diadakan pada hari Jumat, 6 Maret 2026 dengan dihadiri oleh tokoh-tokoh nasional dan alumni HMI lintas generasi, dengan tujuan memperkuat silaturahmi dan merumuskan kontribusi nyata bagi bangsa. Dalam kesempatan itu, Abdullah Puteh menekankan pentingnya penguatan kapasitas profesional alumni HMI di berbagai sektor untuk berperan strategis dalam pembangunan nasional. Jusuf Kalla juga menyampaikan …

Abdullah Puteh, Koordinator Presidium Majelis Nasional KAHMI adakan Safari Ramadhan di kediaman Jusuf Kalla Selengkapnya »

Idrus Marham, Menteri sosial era Jokowi menanggapi isu Cadangan minyak

Tinggalkan Komentar / Cerita / Oleh

tokohpolitik.com-Jakarta. Idrus Marham, Menteri sosial era Jokowi menanggapi isu Cadangan minyak yang tersisa untuk 20 hari konsumsi dalam negeri, Ia menegaskan bahwa adanya kekeliruan dan informasi kurang mendetail yang sampai ke Masyarakat. Menurutnya istilah 20 hari yang disebutkan oleh Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia sekaligus Menteri Energi Sumber Daya Mineral sebenarnya adalah siklus perputaran …

Idrus Marham, Menteri sosial era Jokowi menanggapi isu Cadangan minyak Selengkapnya »

Yusuf Kalla serukan Indonesia tegas berpihak ke Iran Indonesia anggota Board of Peace dibawah Trump. Buat apa Indonesia jadi Anggota. Jadi harus ditagih BOP ini untuk perdamaian mengatasi kericuhan ini.

Yusuf Kalla serukan Indonesia tegas berpihak ke Iran

Tinggalkan Komentar / Berita / Oleh

tokohpolitik.com-Jakarta. Kita harus punya sikap, harus ada keberpihakan kepada negara yang diserang dan yang dianiaya. Harus diplomasi ke Negara Negara ASEAN & ISLAM. Masa kita berpihak ke Israel?. Kalau hanya slogan untuk mendukung Trump aja, tidak untuk mendukung perdamaian, buat apa Indonesia gabung,.kalau tidak untuk kemerdekaan Palestina Ujar tokohpolitik yang biasa dipanggal pak JK kepada …

Yusuf Kalla serukan Indonesia tegas berpihak ke Iran Selengkapnya »

aksi desakan mundur terhadap Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN

PNB Jakarta: Aksi desakan mundur terhadap Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN Dalu Agung Darmawan dinilai tepat

Tinggalkan Komentar / Berita / Oleh

tokohpolitik.com-Jakarta. PNB Jakarta mendesak Sekretaris Jenderal BPN RI Dalu Agung Darmawan mundur dari jabatannya sebagai Sekjend Kementerian ATR/ BPN RI. Aksi pertama dilakukan pada hari Senin, 9-2-2026 di Gedung ATR/ BPN RI. Alasan aksi protes menurut koordinator Lapangan Daud: “Sekjend Kementerian ATR/ BPN RI tidak mampu menjalankan Janji Asta Cita Reformasi Birokrasi dan Pelayanan berkelas …

PNB Jakarta: Aksi desakan mundur terhadap Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN Dalu Agung Darmawan dinilai tepat Selengkapnya »

PNB Jakarta dukung Kebijakan BPN terkait Tanah Sunter Jaya

PNB Jakarta dukung Kebijakan BPN terkait tanah Sunter Jaya

Tinggalkan Komentar / Cerita / Oleh

tokohpolitik.com-Jakarta. Sejak tahun 2022, tanah di Sunter Jaya tidak bisa dilakukan kegiatan pendaftaran/ peralihan hak, karena adanya blokir yang diajukan oleh Kodam Jaya/ Komando Daerah Militer Jayakarta. Blokir tersebut diajukan berdasarkan dokumen peninggalan aset militer kolonial Belanda. Dilain tempat, aktivis & pengacara PNB Jakarta mengatakan bahwa blokir dapat dilakukan dengan menyebutkan nomor hak sebagaimana diatur …

PNB Jakarta dukung Kebijakan BPN terkait tanah Sunter Jaya Selengkapnya »