Tokoh Politik

presiden

Pemuda Nusantara Berkeadilan Desak BPN Segera Serahkan 3 SHM. Kerugian Korban Capai Rp 300 Miliar

tokohpolitik.com- Jakarta. “Kami mendesak negara hadir melindungi warga rentan. Hak atas tanah adalah hak konstitusional. Jangan sampai 23 tahun lagi Sanwani tetap tidak mendapatkan keadilan.”Hingga hari ini, Jumat 14 Agustus 2026, Badan Pertanahan Nasional belum menyerahkan 3 bidang Sertifikat Hak Milik di Kelurahan Pegangsaan Dua kepada pemegang haknya, Sanwani, seorang Warga Negara Indonesia yang buta …

Pemuda Nusantara Berkeadilan Desak BPN Segera Serahkan 3 SHM. Kerugian Korban Capai Rp 300 Miliar Selengkapnya »

Gedung Bapenda Jakarta Terbakar, PNB Desak Evaluasi Kepala Bapenda Lusiana Herawati

tokohpolitik.com Jakarta — Nomor Objek Pajak (NOP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan nomor 31.75.031.003.002.-0052.0 atas nama A. Sanwani diduga tidak lagi tercatat dalam sistem Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta. Persoalan tersebut disoroti Pemuda Nusantara Berkeadilan Majelis Jakarta. Salah seorang anggotanya biasa dipanggil Bang Don meminta Gubernur Jakarta Pramono Anung mengevaluasi kinerja Kepala …

Gedung Bapenda Jakarta Terbakar, PNB Desak Evaluasi Kepala Bapenda Lusiana Herawati Selengkapnya »

1 hamparan beda-beda alas hak, Kepala BPN Nusron Wahid didesak berpihak ke korban

tokohpolitik.com-Jakarta. Kerugian Korban senilai Rp. 250.000.000.000 ( dua ratus lima puluh milyar rupiah) yaitu berupa lahan seluas 13.000 meter persegi. Sertifikat-sertifikat tanah pada lahan kosong 1 hamparan dan didalam pagar yang terletak di Jalan Logistik Raya RT. 7 RW. 3 Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara menimbulkan banyak kecurigaan dan Kejanggalan. …

1 hamparan beda-beda alas hak, Kepala BPN Nusron Wahid didesak berpihak ke korban Selengkapnya »

Sengketa tanah jadi laporan terbanyak

tokohpolitik.com-Jakarta. Sengketa tanah secara konsisten menjadi laporan terbanyak yang ditangani Posbakum yang dibina oleh Kementerian Hukum, ujar Direktur Perancangan Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum Republik Indonesia Hendra Kurnia Putra, SH. Hal ini disampaikan dalam rapat membahas Rancangan Undang-Undang Pokok Agraria bersama perwakilan Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam/ MN KAHMI pada hari Selasa, 5 Mei …

Sengketa tanah jadi laporan terbanyak Selengkapnya »

Ketentuan Penangguhan Penahanan

tokohpolitik.com-Bali. Penangguhan penahanan sesuai KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA dapat dilakukan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, Penangguhan penahanan dapat dilakukan jika tersangka atau terdakwa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dan tidak ada kekhawatiran bahwa mereka akan melarikan diri, merusak bukti, atau mengulangi tindak pidana. Penangguhan penahanan adalah upaya mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari …

Ketentuan Penangguhan Penahanan Selengkapnya »

Poin penting dalam KUHAP 2025

tokohpolitik.com-Jakarta. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru saja ditetapkan pada 17 Desember 2025 dan mulai berlaku efektif sejak 2 Januari 2026. Ini menggantikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Beberapa poin penting dalam KUHAP 2025: KUHAP 2025 membawa perubahan signifikan dalam sistem peradilan pidana Indonesia, …

Poin penting dalam KUHAP 2025 Selengkapnya »

Yusuf Kalla serukan Indonesia tegas berpihak ke Iran Indonesia anggota Board of Peace dibawah Trump. Buat apa Indonesia jadi Anggota. Jadi harus ditagih BOP ini untuk perdamaian mengatasi kericuhan ini.

Yusuf Kalla serukan Indonesia tegas berpihak ke Iran

tokohpolitik.com-Jakarta. Kita harus punya sikap, harus ada keberpihakan kepada negara yang diserang dan yang dianiaya. Harus diplomasi ke Negara Negara ASEAN & ISLAM. Masa kita berpihak ke Israel?. Kalau hanya slogan untuk mendukung Trump aja, tidak untuk mendukung perdamaian, buat apa Indonesia gabung,.kalau tidak untuk kemerdekaan Palestina Ujar tokohpolitik yang biasa dipanggal pak JK kepada …

Yusuf Kalla serukan Indonesia tegas berpihak ke Iran Selengkapnya »

PNB Jakarta dukung Kebijakan BPN terkait Tanah Sunter Jaya

PNB Jakarta dukung Kebijakan BPN terkait tanah Sunter Jaya

tokohpolitik.com-Jakarta. Sejak tahun 2022, tanah di Sunter Jaya tidak bisa dilakukan kegiatan pendaftaran/ peralihan hak, karena adanya blokir yang diajukan oleh Kodam Jaya/ Komando Daerah Militer Jayakarta. Blokir tersebut diajukan berdasarkan dokumen peninggalan aset militer kolonial Belanda. Dilain tempat, aktivis & pengacara PNB Jakarta mengatakan bahwa blokir dapat dilakukan dengan menyebutkan nomor hak sebagaimana diatur …

PNB Jakarta dukung Kebijakan BPN terkait tanah Sunter Jaya Selengkapnya »

Isi Dakwaan Jaksa dalam Banding Perkara Pidana Pemalsuan Surat No. 3357/PID/2025/PT MDN

tokohpolitik.com-Medan. Perkara banding dengan nomor 3357/PID/2025/PT MDN terdaftar di Pengadilan Tinggi Medan dan berklasifikasi Pidana Biasa dengan asal Pengadilan Negeri Rantau Prapat. Panitera Pengganti dalam Persidangan perkara ini adalah Farida Malem., SH,. MH. Tanggal Pengiriman Berkas Banding Jumat, 28 Nov. 2025 dengan nomor surat pengiriman berkas Banding 3358/PAN.02/W2.U13.HK 2.2/XI/2025. Persidangan Banding ini dimulai Jumat 19 …

Isi Dakwaan Jaksa dalam Banding Perkara Pidana Pemalsuan Surat No. 3357/PID/2025/PT MDN Selengkapnya »