Alat Bukti Lengkap, Penyidik belum menetapkan Tersangka. Ada apa ya?
SPKT Polda Sumatera Utara
Berita
Lelah Dengan Kinerja Penegakkan Hukum korban Nyaris Bunuh Diri sehingga Penanganan SP-Lidik/ 1068/X/2023 Ditreskrimum Polda Sumatra Utara dilaporkan ke Menko Polhukam. Delik Materil Tindak Pidana Memasukkan Keterangan Palsu dengan Kerugian Korban mencapai lebih dari 30 Milyar Rupiah
KORBAN SINDIKAT PENDAFTARAN TANAH yaitu Seorang Anak dibawah umur menderita Autis bersama seorang ibu yang sudah mengalami Koma selama 11 hari karena merasa PUTUS ASA dengan Pelayanan Hukum di Negara KITA Indonesia. Bahkan ibu Korban ingin BUNUH DIRI bersama dengan 2 anaknya karena Lelah dengan Penegakan Hukum di Indonesia. Penasehat Hukum Korban menduga bahwa Penanganan …
Korban sindikat pendaftaran tanah desak Kapolri tetapkan tersangka karena Penyelidikan perkara nya bukan lah hal yang sulit
Objek Peyelidikan berbentuk 7 Gedung di Rantau Prapat Labuhan Batu, Sumatra Utara, Indonesia dengan nilai kerugian lebih dari 10 Milliar Rupiah.
Airlangga Hartarto:”Pemerintah Terus Berkomitmen dalam Kebijakan Penguatan Ketahanan Pangan Nasional.”
Pada tanggal 13 September 2022, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berbicara tentang bauran strategi dan kebijakan pemerintah dalam upaya mendorong ketahanan pangan nasional. Menko Perekonomian secara virtual juga mengatakan bahwa Pemerintah telah merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan penguatan ketahanan pangan nasional .” Pemerintah telah meningkatkan plafon Kredit Usaha Rakyat/ KUR menjadi sebesar Rp. 373,17 Triliun …
DR. IR. Abdullah Puteh dan DR. (H.C.). Ir. Airlangga Hartarto bertemu di Kantor Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada tanggal 5 Januari 2023.
Apakah yang dibahas oleh kedua Tokoh ini? Menurut Abdullah Puteh” saat diwawancara oleh penulis adalah membahas Pemberdayaan Petani Indonesia“. Selain membahas pemberdayaan petani, pertemuan ini adalah bentuk silahturahmi sebagai rasa syukur kita kepada Allah SWT. Hadir dalam kesempatan ini Deputi Bidang Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Republik Indonesia yaitu DR. Ir. Musdhalifah dan perwakilan dari …
Lembaga Bantuan Hukum pemuda nusantara berkeadilan mendesak kapolda jawa barat menetapkan tersangka hasan bisri dkk dalam laporan dugaan penggunaan ijazah palsu.
Berdasarkan Laporan Polisi No : LP / B / 668 / x / 2022 / SPKT / POLDA JABAR a.n. Moh. Rifqi Shodik mendesak KAPOLDA JAWA BARAT untuk menetapkan Tersangka kepada Hasan bisri Dkk, dalam laporan Dugaan Penggunaan Ijazah palsu. dengan pasal yang disangkakan 263 KUHP ayat 1 dan ayat 2, yang beralamat Kantor Desa …
Jangan dilimpah Berkas Perkara! No. LP/B/668/X/2022/SPKT/Polda Jabar ke Polres Kab. Cirebon
Pencari Keadilan yang mewakili warga desa Weru Lor akhirnya berhasil bisa diterima Laporan Polisi nya di Kepolisian Daerah Jawa Barat pada tanggal 15 Oktober 2022. Si Pencari Keadilan, sebelum diterima Laporannya melalui SPKT Polda Jabar, merasa kesal karena ada saja kekurangannya. Sejak tahun 2020 selalu dipersulit untuk buat Laporan Polisi/LP. Penulis mendapat laporan bahwa Banyak …
Presiden dituntut tinjau Ulang Pembebasan Bersyarat Rahmat Yasin.
Gerakan Pemuda Anti Mafia Tanah Kabupaten Bogor menuntut Presiden Republik Indonesia meninjau ulang Pembebasan Bersyarat Rahmat Yasin. RY dinilai tidak pantas menerima Pembebasan Bersyarat. RY sudah 2 kali terpidana. RY juga pernah dipenjara dalam kasus suap perkara dengan oknum mafia tanah. RY bebas bersyarat pada tanggal 2 Agustus 2022 dari Lapas Suka Miskin. Sementara Adik …
Presiden dituntut tinjau Ulang Pembebasan Bersyarat Rahmat Yasin. Selengkapnya »
Gerakan Pemuda Anti Mafia Tanah (GPAMT) DKI Jakarta,Tuntut Copot Kasatpol PP Jakpus
Buntut dari pada keresahan masyarakat di Jakarta Pusat, terhadap adanya bangunan tanpa memiliki Persetujuan Bangunan/ Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang melanggar PERDA dan PERGUB karena terletak di sub zona Prasarana Jalan (PJ)/ rencana jalan 10 meter yang terhimpit dengan sub zona Terbuka Biru (B.1) / rencana saluran 8 meter. Berdasarkan Rekomtek Bongkar Paksa, Nomor : …
Gerakan Pemuda Anti Mafia Tanah (GPAMT) DKI Jakarta,Tuntut Copot Kasatpol PP Jakpus Selengkapnya »
Empang, Makam dan Rumah diserobot. Diduga oleh pengembang PIK 2
Pemilik Empang dan Makam menuntut Penjelasan dan perlindungan sebagai Warga Desa kepada Instansi Terkait pada bulan Juli 2022 yaitu kepada Kepala Desa Salembaran dan Bupati Tangerang. Tidak hanya itu, Pemilik Empang dan Makam melaporkan Dugaan Pelanggaran KUHP : Pengerusakan Barang secara bersama-sama, Penyerobotan Lahan dan Penggelapan kepada Kepolisian, Pemilik Empang juga menuntut agar Menteri ATR/BPN …
Empang, Makam dan Rumah diserobot. Diduga oleh pengembang PIK 2 Selengkapnya »