Tokoh Politik

KEMANA DANA 280 TRILIUN PLUS? “KUR atau PINJOL”

Jakarta- Dalam acara “Diskusi Publik” yang bertemakan: “Kebijaksanaan Implementasi Dana KUR dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat” yang diselenggarakan oleh Senayan Lawyers Club (SLC) pada 29 Desember 2021 di Senayan Golf Club dan live Zoom Meeting.

Acara ini turut dihadiri oleh Abdullah Puteh (Wakil Ketua Komite II DPD RI dan Ketua Umum Gabungan Koperasi Produsen Pertanian Indonesia), Nurdin Halid (Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia), Airlangga Hartanto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian), Teten Masduki (Menteri Koperasi dan UKM), Bustanul Arifin (Ekonom Internasional), Suharini Eliawati (Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta), Bambang Sutrisno (Senator DPD RI), Wan Abbas Zakaria (Guru Besar Universitas Negeri Lampung), dan Perwakilan dari Kementrian Luar Negeri.

Dalam diskusi tersebut Abdullah Puteh memaparkan “Banyak yang mengganggap KUR belum transparan sehingga ada suudzon bisa saja KUR dipergunakan ke orang yang tidak pantas”

Memang benar realisasi dana KUR harus transparan dan tidak ada yang ditutupi baik dari hulu sampai hilir penyaluran dana KUR tersebut. Terlebih pengembalian dana KUR yang larinya entah kemana. Maka jelas transparansi data hulu ke hilir dapat dipaparkan dengan jelas.

Lebih lanjut Abdullah Puteh menjelaskan bahwa “dalam pembentukan komite kebijakan pembiayaan KUR kita usul diadakan di semua provinsi itu minimal dan kita sosialisasikan bahwa komite ini merupakan tempat konsultasi sekaligus pengaduan masyarakat“.

Hadirnya komite kebijakan pembiayaan KUR ini juga menjawab terkait transparansi data penyaluran sekaligus menjadi fasilitator bagi masyarakat terkait pengajuan dan pengelolaan biaya yang didapatkan dari KUR tersebut.

Pemanfaatan KUR ini sudah sangat optimal di sektor pertanian bahkan NPL (Non Performing Loan) atau bebas kredit macet di sektor pertanian mencapai 0%, artinya optimalisasi dana KUR disektor pertanian sangat baik. Pemaparan ini disampaikan oleh Bustanul Arifin.

“disektor pertanian realisasi dana KUR sudah sangat baik bahkan NPL hampir menyetuh angka 0%”.

Sebagai negara agraris penting bahwa sektor pertanian patut menjadi fokus untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Untuk realisasi tersebut diperlukan infrastruktur yang memadai.

“Pemerintah menyiapkan infrastruktur yang merata dan tidak hanya terfokus pada beberapa dearah” imbuh Abdullah Puteh.

KUR ini bisa dijadikan andalan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan karena prospek dari KUR ini sangat membantu khususnya para petani, maka dari itu transparansi dari realisasi KUR ini harus benar-benar diperhatikan.

Point transparansi ini menjadi sangat penting dan harus jelas siapa debiturnya mengingat persoalan dugaan buruk pasti terjadi. Apalagi maraknya pinjaman online (pinjol), bisa jadi hilir dari dana KUR ini diserap dan dimanfaatkan oleh pihak pinjol.

Terlepas dari hal tersebut, hasil dari diskusi publik ini diharapkan dapat melahirkan rumusan yang menjadi masukan pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan khususnya pada realisasi dana KUR.

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *