tokohpolitik.com-Jakarta. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru saja ditetapkan pada 17 Desember 2025 dan mulai berlaku efektif sejak 2 Januari 2026. Ini menggantikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
Beberapa poin penting dalam KUHAP 2025:
- Penguatan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban: Memastikan keadilan, transparansi, dan perlindungan hak asasi manusia.
- Mekanisme Keadilan Restoratif: Penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan landasan hukum yang kokoh.
- Pengakuan Alat Bukti Elektronik: Bukti digital seperti chat, email, atau rekaman CCTV diakui secara sah.
- Jalur Khusus (Plea Bargain): Tersangka dapat mengajukan pengakuan bersalah untuk mendapatkan keringanan hukuman.
- Saksi Mahkota: Tersangka atau Terdakwa dengan peran ringan dapat dijadikan Saksi untuk membantu mengungkap keterlibatan pelaku lain.
KUHAP 2025 membawa perubahan signifikan dalam sistem peradilan pidana Indonesia, fokus pada pemulihan dan pemanfaatan teknologi