Tokoh Politik

Tindak Pidana

PNB desak Kapolri Listyo dicopot imbas dugaan penyalahgunaan wewenang penangguhan penahanan tersangka setiawan yandana dkk

Tinggalkan Komentar / Berita / Oleh

tokohpolitik.com-Jakarta, Selasa 5 Agustus 2025. Sungguh mengecewakan hati nurani rakyat & mahasiswa. Akibat Para Tersangka KASUS PERTANAHAN diberikan PENANGGUHAN PENAHANAN oleh Oknum Pejabat Kepolisian maka Para Tersangka 2 KALI MANGKIR.  Padahal Pemanggilan para tersangka untuk Pelimpahan Berkas & Tersangka kepada Kejaksaan Tinggi (Tahap 2) adalah PERINTAH UNDANG-UNDANG,  Kamis 24 Juli 2025 Kepolisian Daerah Sumatra Utara …

PNB desak Kapolri Listyo dicopot imbas dugaan penyalahgunaan wewenang penangguhan penahanan tersangka setiawan yandana dkk Selengkapnya »

Maklumat Pelayanan Publik di Gedung Kemenko Polhukam RI

Korban Dugaan Penyalahgunaan Wewenang Profesi Kepolisian Menuntut Kapolri Ambil Alih Penanganan Perkara

Tinggalkan Komentar / Berita / Oleh

tokohpolitik.com-Jakarta. Sabtu 26 April 2025 Pukul 15.11 wib, 3 orang Korban dugaan “PENYALAHGUNAAN WEWENANG PROFESI KEPOLISIAN” mendatangi Gedung Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, mendesak Jenderal Listyo Sigit sebagai pimpinan tertinggi untuk AMBIL ALIH PENANGANAN PERKARA imbas dari adanya dugaan penyalah gunaan wewenang Profesi Kepolisian oleh oknum Penyidik. Kasus dugaan “PENYALAH GUNAAN WEWENANG PROFESI KEPOLISIAN ini …

Korban Dugaan Penyalahgunaan Wewenang Profesi Kepolisian Menuntut Kapolri Ambil Alih Penanganan Perkara Selengkapnya »

PNB : Penangguhan Penahanan Tersangka Kasus Pertanahan agar tidak diberikan lagi

Tinggalkan Komentar / Berita / Oleh

tokohpolitik.com-Medan. PNB mengusulkan kepada Kapolri dan Jaksa Agung agar Penangguhan Penahanan terhadap Tersangka Kasus Pertanahan yang telah merugikan korban hingga mencapai lebih dari Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah) sebaiknya tidak diberikan lagi. Usulan ini terjadi akibat dari kejadian beberapa orang tersangka diduga kabur. Kamis 24 Juli 2025, salah satu Penyidik Sub Direktorat Harta Benda …

PNB : Penangguhan Penahanan Tersangka Kasus Pertanahan agar tidak diberikan lagi Selengkapnya »

PNB: Penyidikan Kasus Pertanahan belum Tuntas walaupun Berkas Tersangka sudah Lengkap P-21

Tinggalkan Komentar / Berita / Oleh

tokohpolitik.com-Medan. Berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatra Utara Nomor : B-4647/ L. 2.4/ Eoh.1/ 06/ 2025 tanggal 2 Juni 2025, Berkas Tersangka telah dinyatakan LENGKAP/ P-21. Penyidikan kasus pertanahan yang rugikan korban lebih dari Rp. 30.000.000.000,- (Tiga Puluh Miliar Rupiah) ini BELUM TUNTAS. Hasil dari Kegiatan Penyidikan No: SP. Sidik/ 72/ II/ 2024/ Ditreskrimum tanggal …

PNB: Penyidikan Kasus Pertanahan belum Tuntas walaupun Berkas Tersangka sudah Lengkap P-21 Selengkapnya »

Kekecewaan Mahasiswa Kepada Presiden RI Karena Menduga Membiarkan Bambang Haryadi

Kekecewaan Mahasiswa kepada Presiden RI karena menduga membiarkan Bambang haryadi

Tinggalkan Komentar / Berita / Oleh

tokohpolitik.com-jakarta. Dalam UNJUK RASA #INDONESIAgelap yang terjadi di dekat ISTANA NEGARA pada hari Jumat 28 Februari 2025, tampak kekecewaan Mahasiswa kepada Presiden Republik Indonesia karena menduga membiarkan Bambang Haryadi melakukan dugaan perbuatan MELAWAN HUKUM. Forum Mahasiswa Koperasi/ FMK mendesak Bapak Prabowo selaku Presiden Republik Indonesia dan juga sebagai Ketua Umum Partai Gerindra agar MEMECAT BAMBANG …

Kekecewaan Mahasiswa kepada Presiden RI karena menduga membiarkan Bambang haryadi Selengkapnya »

PNB desak Jenderal Listyo Sigit selaku KAPOLRI dicopot, “apabila belum menindak lanjuti laporan DEKOPIN”, SP. LIDIK/ 5837/ IX/ 2024/ POLDA Metro Jaya.

Tinggalkan Komentar / Berita / Oleh

PNB nyatakan sikap kepada Komisi III DPR RI supaya Jenderal Listyo Sigit selaku KAPOLRI menindak lanjuti SP.LIDIK/ 5837/ IX/ 2024/ POLDA METRO JAYA. Mohon di “COPOT” ujar penunjuk rasa dari Pemuda Nusantara Berkeadilan Kepada komisi III DPR RI untuk segera mengevaluasi Kinerja Kepolisian Republik Indonesia dalam hal ini Kinerja Bapak Jendral Listyo Sigit Prabowo selaku …

PNB desak Jenderal Listyo Sigit selaku KAPOLRI dicopot, “apabila belum menindak lanjuti laporan DEKOPIN”, SP. LIDIK/ 5837/ IX/ 2024/ POLDA Metro Jaya. Selengkapnya »

PNB: Tuntut Kapolri Copot Kombes. Pol. Wira Satya Triputra selaku Dirreskrimum Polda Metro Jaya

PNB: Tuntut Kapolri Copot Kombes. Pol. Wira Satya Triputra selaku Dirreskrimum Polda Metro Jaya

Tinggalkan Komentar / Berita / Oleh

PNB lakukan konferensi pers di Senayan Golf Club terkait dengan Penyelidikan yang belum ditindaklanjuti oleh subdit Keamanan Negara Polda Metro Jaya.(25/10/24) Dalam konferensi pers tersebut PNB menuntut kepada Kapolda mewakili Direskrimum Polda Metro Jaya agar segera melaksanakan Klarifikasi terhadap Pihak Korban dan Terlapor sehingga perkembangan Penyelidikan tersebut dapat diketahui Publik. “Bahwa benar laporan Informasi dari …

PNB: Tuntut Kapolri Copot Kombes. Pol. Wira Satya Triputra selaku Dirreskrimum Polda Metro Jaya Selengkapnya »

1 (satu) Pihak telah ditetapkan sebagai Tersangka dalam kasus Sindikat Pendaftaran Tanah, PNB: Pihak-pihak Lain gimana!

Tinggalkan Komentar / Berita / Oleh

1 (satu) Pihak telah ditetapkan sebagai Tersangka oleh Penyidik. Keputusan tersebut tertulis dalam Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan/ SPDP dengan Nomor Surat B/208/VII/2024/Ditreskrimum, yang ditandatangani pada tanggal 17 Juli 2024 oleh Kombes. Pol. Sumaryono., S.IK selaku Direktur Reserse Kriminal Umum, Kepolisian Daerah Sumatra Utara. 6 (enam) Surat Keputusan/ Penetapan Status tersangka tersebut adalah Direktur Reserse Kriminal …

1 (satu) Pihak telah ditetapkan sebagai Tersangka dalam kasus Sindikat Pendaftaran Tanah, PNB: Pihak-pihak Lain gimana! Selengkapnya »

SP2HP merupakan layanan Kepolisian yang memberikan informasi kepada masyarakat sampai sejauh mana perkembangan perkara yang ditangani oleh pihak kepolisian

Masyarakat akan menjadi kurang percaya terhadap kinerja penegakkan hukum jika tindakan kepada terlapor diduga mal administrasi. 

Tinggalkan Komentar / Berita / Oleh

Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan/ SP2HP 4 Maret 2024: Padahal Sudah lebih dari 30 hari sebelum tanggal 4 Maret 2024, penyidik telah mengirim surat Permohonan Persetujuan Pemeriksaan Notaris kepada Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Sumatra Utara. Agar tidak ada pihak yang diduga menghambat proses penyidikan sebagaimana dimaksud pasal 221 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan tidak ada …

Masyarakat akan menjadi kurang percaya terhadap kinerja penegakkan hukum jika tindakan kepada terlapor diduga mal administrasi.  Selengkapnya »