Tokoh Politik

aksi desakan mundur terhadap Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN

PNB Jakarta: Aksi desakan mundur terhadap Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN Dalu Agung Darmawan dinilai tepat

tokohpolitik.com-Jakarta. PNB Jakarta mendesak Sekretaris Jenderal BPN RI Dalu Agung Darmawan mundur dari jabatannya sebagai Sekjend Kementerian ATR/ BPN RI. Aksi pertama dilakukan pada hari Senin, 9-2-2026 di Gedung ATR/ BPN RI.

Alasan aksi protes menurut koordinator Lapangan Daud: “Sekjend Kementerian ATR/ BPN RI tidak mampu menjalankan Janji Asta Cita Reformasi Birokrasi dan Pelayanan berkelas Dunia”.

Pada tanggal 4 Juli 2017, Menteri ATR/ Kepala BPN RI saat itu berjanji dan dengan tegas menyatakan bahwa Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia siap memberikan Pelayanan kelas dunia. Namun nyatanya semakin hari -semakin buruk. Niat dan janji Presiden REPUBLIK Indonesia melalui Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala BPN RI membangun Applikasi Sentuh Tanah dengan nilai Anggaran PENDAPATAN dan BELANJA Negara yang besar pastinya baik, Namun nyatanya dalam pelaksaan di Masyarakat harus ditinjau ulang dan diperbaiki. Sekjend Kementerian ATR/ BPN RI Dalu Agung Darmawan kenapa diam saja padahal sudah banyak yang protes. ujar Baim peserta aksi protes.

Kenapa untuk mendapatkan pelayanan BPN RI, masyarakat harus masuk Sistem Applikasi SENTUH TANAHKU? Tujuan nya apakah untuk Pelayanan terintegrasi dan teraudit? Sekjend ATR BPN RI harusnya tahu apa yang terjadi di tingkat Kantor Pertanahan. Masyarakat Jakarta komplain dan protes, karena Sistem Pelayanan online mati pada pukul 15.00. Waktu Indonesia Barat. Sedangkan, KTP atau kartu Identitas masyarakat saja tidak semua nya sudah terintegrasi dalam sistem semua Kementerian. Jadi ketika mau daftar melalui applikasi Sentuh Tanahku untuk ambil Nomor Atrian, Sistem menolak. akibat nya tidak punya nomor antrian. Ketika sudah punya nomor Antrian, Waktu menunjukkan pukul 15 wib. sementara saya sudah datang dari pagi ke Kantor Pertanahan di Jakarta. Kemudian saya tidak bisa dilayani lagi oleh petugas loket dengan alasan Sistem Pelayanan ONLINE mati. ujar salah satu klien BPN RI kepada journalis tokohpolitik.com di Jakarta.

Jangan dong disamakan kami yang tinggal di Jakarta dengan Masyarakat yang tinggal di Papua dan di Aceh dalam hal ini. Jumlah Penduduk di Aceh dan Papua kan masih sedikit jika dibandingkan dengan Jumlah Penduduk di Jakarta. Jadi Sistem Pelayanan BPN RI mati pada pukul 15.wib mungkin saja tidak jadi masalah di Aceh dan Papua. Misalkan kemampuan pelayanan Kantor Pertanahan di Jakarta hanya 40 klien BPN RI per hari tapi Nomor Antrian diangka 83. Jadi balik lagi besok nya. terus begitu lagi, terus libur cuti bersama karena akan ada IMLEK. Jadi Pelayanan selanjutnya hari Rabu setelah Imlek.

Sedangkan Janji Menteri ATR/ BPN RI sejak 4 Juli 2017 ingin melayani Masyarakat Indonesia berkelas dunia. Ini kan besar pasak dari pada tiang. Sedangkan Anggaran Applikasi SENTUH TANAHKU, Lampion, dan Sistem Komputerisasi Kantor Pertanahan/ KKP pastinya menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang sangat besar, tetapi setiap hari hanya melayani hingga pukul 15 WIB. Kantor Polisi melayani 24 Jam dalam hal Pembuatan Laporan Polisi karena SISTEM ONLINE tidak pernah MATI. ujar Takdim kepada journalis tokohpolitik.com di Jakarta.

Apabila kendala Pelayanan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tidak segera dibenahi oleh Menteri ATR/ Kepala BPN RI, kami janji akan turun lagi ke jalan untuk menyuarakan protes dan minta di audit saja penggunaan anggaran Applikasi SENTUH TANAHKU dan Pelayanan yang sedang berjalan. ujar Gutci dan Baim kepada Journalis tokohpolitik.com di Jakarta siang itu.

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *