Tokoh Politik

Berita

PNB: 6 Tersangka Kasus Pertanahan akhirnya berhasil di bui walaupun Ada Dugaan Perintangan Penyidikan

tokohpolitik.com-Medan.    6 (enam) orang tersangka Kasus Pertanahan akhirnya berhasil dibui walaupun ada Dugaan Perintangan Penyidikan. 4 orang perempuan tua a.n. Henny Yandana, Maryna Yandana, Herlina Yandana, Mewaty Yandana,dan 2 orang laki laki tua a.n. Setiawan Yandana alias Acok, dan Paul Yandana. Pada tanggal 20 Agustus 2025, Kepolisian melimpahkan Penyidikan ke KEJAKSAAN (tahap 2) sehingga pihak …

PNB: 6 Tersangka Kasus Pertanahan akhirnya berhasil di bui walaupun Ada Dugaan Perintangan Penyidikan Selengkapnya »

PNB: Tersangka pada tanggal 24 Juli 2025 belum tertangkap, hanya 2 YANG TERTANGKAP dari 6. yaitu Henny Yandana & Paul Yandana. Setiawan Yandana mana ?

tokohpolitik.com-Jakarta. Dalam rangka penyerahan Tersangka, barang bukti & Berkas Perkara kepada Kejaksaan Republik Indonesia. Pada hari ini 5 Agustus 2025, kami dari Pemuda Nusantara Berkeadilan memohon kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto agar mencopot KAPOLRI Listyo Sigit atas Dugaan Tidak Becus dalam menangani atau memimpin Kepolisian Republik Indonesia. Terbukti para Tersangka pada tanggal 24 Juli 2025 …

PNB: Tersangka pada tanggal 24 Juli 2025 belum tertangkap, hanya 2 YANG TERTANGKAP dari 6. yaitu Henny Yandana & Paul Yandana. Setiawan Yandana mana ? Selengkapnya »

PNB desak Kapolri Listyo dicopot imbas dugaan penyalahgunaan wewenang penangguhan penahanan tersangka setiawan yandana dkk

tokohpolitik.com-Jakarta, Selasa 5 Agustus 2025. Sungguh mengecewakan hati nurani rakyat & mahasiswa. Akibat Para Tersangka KASUS PERTANAHAN diberikan PENANGGUHAN PENAHANAN oleh Oknum Pejabat Kepolisian maka Para Tersangka 2 KALI MANGKIR.  Padahal Pemanggilan para tersangka untuk Pelimpahan Berkas & Tersangka kepada Kejaksaan Tinggi (Tahap 2) adalah PERINTAH UNDANG-UNDANG,  Kamis 24 Juli 2025 Kepolisian Daerah Sumatra Utara …

PNB desak Kapolri Listyo dicopot imbas dugaan penyalahgunaan wewenang penangguhan penahanan tersangka setiawan yandana dkk Selengkapnya »

Maklumat Pelayanan Publik di Gedung Kemenko Polhukam RI

Korban Dugaan Penyalahgunaan Wewenang Profesi Kepolisian Menuntut Kapolri Ambil Alih Penanganan Perkara

tokohpolitik.com-Jakarta. Sabtu 26 April 2025 Pukul 15.11 wib, 3 orang Korban dugaan “PENYALAHGUNAAN WEWENANG PROFESI KEPOLISIAN” mendatangi Gedung Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, mendesak Jenderal Listyo Sigit sebagai pimpinan tertinggi untuk AMBIL ALIH PENANGANAN PERKARA imbas dari adanya dugaan penyalah gunaan wewenang Profesi Kepolisian oleh oknum Penyidik. Kasus dugaan “PENYALAH GUNAAN WEWENANG PROFESI KEPOLISIAN ini …

Korban Dugaan Penyalahgunaan Wewenang Profesi Kepolisian Menuntut Kapolri Ambil Alih Penanganan Perkara Selengkapnya »

PNB : Penangguhan Penahanan Tersangka Kasus Pertanahan agar tidak diberikan lagi

tokohpolitik.com-Medan. PNB mengusulkan kepada Kapolri dan Jaksa Agung agar Penangguhan Penahanan terhadap Tersangka Kasus Pertanahan yang telah merugikan korban hingga mencapai lebih dari Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah) sebaiknya tidak diberikan lagi. Usulan ini terjadi akibat dari kejadian beberapa orang tersangka diduga kabur. Kamis 24 Juli 2025, salah satu Penyidik Sub Direktorat Harta Benda …

PNB : Penangguhan Penahanan Tersangka Kasus Pertanahan agar tidak diberikan lagi Selengkapnya »

PNB: Penyidikan Kasus Pertanahan belum Tuntas walaupun Berkas Tersangka sudah Lengkap P-21

tokohpolitik.com-Medan. Berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatra Utara Nomor : B-4647/ L. 2.4/ Eoh.1/ 06/ 2025 tanggal 2 Juni 2025, Berkas Tersangka telah dinyatakan LENGKAP/ P-21. Penyidikan kasus pertanahan yang rugikan korban lebih dari Rp. 30.000.000.000,- (Tiga Puluh Miliar Rupiah) ini BELUM TUNTAS. Hasil dari Kegiatan Penyidikan No: SP. Sidik/ 72/ II/ 2024/ Ditreskrimum tanggal …

PNB: Penyidikan Kasus Pertanahan belum Tuntas walaupun Berkas Tersangka sudah Lengkap P-21 Selengkapnya »

Komplain disampaikan kepada Dr. ST. Burhanuddin, SH.,MH sebagai JAKSA Agung REPUBLIK Indonesia

tokohpolitik.com-medan. Seorang anak dibawah umur menderita gejala Autis bersama seorang perempuan janda yang pernah mengalami koma selama 11 hari karena PUTUS ASA terhadap Perlindungan Hukum atas sertifikat tanah miliknya. Stephanie Ann, ia berdiri tepat di papan Zona Integritas saat ditemui oleh Jurnalis tokohpolitik.com. Ia pun merasa putus asa terhadap oknum aparat penegak hukum yang belum …

Komplain disampaikan kepada Dr. ST. Burhanuddin, SH.,MH sebagai JAKSA Agung REPUBLIK Indonesia Selengkapnya »

Kekecewaan Mahasiswa Kepada Presiden RI Karena Menduga Membiarkan Bambang Haryadi

Kekecewaan Mahasiswa kepada Presiden RI karena menduga membiarkan Bambang haryadi

tokohpolitik.com-jakarta. Dalam UNJUK RASA #INDONESIAgelap yang terjadi di dekat ISTANA NEGARA pada hari Jumat 28 Februari 2025, tampak kekecewaan Mahasiswa kepada Presiden Republik Indonesia karena menduga membiarkan Bambang Haryadi melakukan dugaan perbuatan MELAWAN HUKUM. Forum Mahasiswa Koperasi/ FMK mendesak Bapak Prabowo selaku Presiden Republik Indonesia dan juga sebagai Ketua Umum Partai Gerindra agar MEMECAT BAMBANG …

Kekecewaan Mahasiswa kepada Presiden RI karena menduga membiarkan Bambang haryadi Selengkapnya »

Indonesia Gelap

FMKI: Copot Wakil menteri Koperasi Ferry juliantono

tokohpolitik.com,-Jakarta 28/02/2025 Forum Mahasiswa Koperasi Indonesia menggelar aksi demonstrasi di depan Istana Negara. Aksi demonstrasi tersebut berkaitan dengan dugaan perbuatan melawan hukum terhadap Perintah/Putusan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan Hukum tetap (Inkrah). “Bahwa pertama kami meminta Presiden Bapak Prabowo Subianto agar segera mencopot Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono, atas dugaan perbuatan melawan hukum dengan tidak …

FMKI: Copot Wakil menteri Koperasi Ferry juliantono Selengkapnya »

PNB: kepada yang terhormat Presiden Prabowo” Dekopin hanya Sah, yang dipimpin oleh Nurdin Halid”

tokohpolitik.com-jakarta. Perintah Pengadilan memutuskan bahwa hanya ada 1 Dekopin yaitu dipimpin oleh DR. (H.C) Nurdin Halid, S.E sehingga Pencatatan apalagi pengesahan oleh Menteri Hukum selain yang dimohonkan oleh DR. H. Nurdin Halid selaku Ketua Umum adalah dugaan perbuatan MELAWAN HUKUM. Perbuatan Melawan Hukum karena BERTENTANGAN dengan PUTUSAN PENGADILAN Negeri yang telah BERKEKUATAN HUKUM TETAP (INKRACHT) …

PNB: kepada yang terhormat Presiden Prabowo” Dekopin hanya Sah, yang dipimpin oleh Nurdin Halid” Selengkapnya »