tokohpolitik.com-Medan. Berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatra Utara Nomor : B-4647/ L. 2.4/ Eoh.1/ 06/ 2025 tanggal 2 Juni 2025, Berkas Tersangka telah dinyatakan LENGKAP/ P-21. Penyidikan kasus pertanahan yang rugikan korban lebih dari Rp. 30.000.000.000,- (Tiga Puluh Miliar Rupiah) ini BELUM TUNTAS. Hasil dari Kegiatan Penyidikan No: SP. Sidik/ 72/ II/ 2024/ Ditreskrimum tanggal …
tokohpolitik.com-medan. Seorang anak dibawah umur menderita gejala Autis bersama seorang perempuan janda yang pernah mengalami koma selama 11 hari karena PUTUS ASA terhadap Perlindungan Hukum atas sertifikat tanah miliknya. Stephanie Ann, ia berdiri tepat di papan Zona Integritas saat ditemui oleh Jurnalis tokohpolitik.com. Ia pun merasa putus asa terhadap oknum aparat penegak hukum yang belum …
tokohpolitik.com-jakarta. Dalam UNJUK RASA #INDONESIAgelap yang terjadi di dekat ISTANA NEGARA pada hari Jumat 28 Februari 2025, tampak kekecewaan Mahasiswa kepada Presiden Republik Indonesia karena menduga membiarkan Bambang Haryadi melakukan dugaan perbuatan MELAWAN HUKUM. Forum Mahasiswa Koperasi/ FMK mendesak Bapak Prabowo selaku Presiden Republik Indonesia dan juga sebagai Ketua Umum Partai Gerindra agar MEMECAT BAMBANG …
Kekecewaan Mahasiswa kepada Presiden RI karena menduga membiarkan Bambang haryadi Selengkapnya »
tokohpolitik.com,-Jakarta 28/02/2025 Forum Mahasiswa Koperasi Indonesia menggelar aksi demonstrasi di depan Istana Negara. Aksi demonstrasi tersebut berkaitan dengan dugaan perbuatan melawan hukum terhadap Perintah/Putusan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan Hukum tetap (Inkrah). “Bahwa pertama kami meminta Presiden Bapak Prabowo Subianto agar segera mencopot Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono, atas dugaan perbuatan melawan hukum dengan tidak …
FMKI: Copot Wakil menteri Koperasi Ferry juliantono Selengkapnya »
tokohpolitik.com-jakarta. Perintah Pengadilan memutuskan bahwa hanya ada 1 Dekopin yaitu dipimpin oleh DR. (H.C) Nurdin Halid, S.E sehingga Pencatatan apalagi pengesahan oleh Menteri Hukum selain yang dimohonkan oleh DR. H. Nurdin Halid selaku Ketua Umum adalah dugaan perbuatan MELAWAN HUKUM. Perbuatan Melawan Hukum karena BERTENTANGAN dengan PUTUSAN PENGADILAN Negeri yang telah BERKEKUATAN HUKUM TETAP (INKRACHT) …
tokohpolitik.com-Jakarta. Nusron Wahid selaku Menteri telah membatalkan Sertifikat Hak Guna Bangunan dan Hak Milik dimana Pagar Laut terjadi. Lembaga Kajian & Bantuan Hukum Pemuda Nusantara Berkeadilan menilai bahwa Nusron Wahid layak jadi Menteri Terbaik dalam 100 hari kerja Kabinet Presiden Prabowo. YA, Predikat ini pantas diberikan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan …
Sesuai dengan PUTUSAN PENGADILAN NEGERI Makasar Nomor 384/Pdt.G/2020/PN Pengadilan Negeri Makasar yang telah berkekuatan hukum tetap tanggal 27 Mei 2021.Mks yang isi amar putusannya adalah memutuskan bahwa DR. (H.C) Nurdin Halid., SE adalah SAH menurut Hukum sebagai Ketua Umum DEKOPIN. Selanjutnya pada tanggal 18-19 Desember 2024, DEKOPIN atas perintah ANGGARAN DASAR nya kembali menggelar MUSYAWARAH …
PNB: hati-hati! Jangan mau dibohongi!. Dekopin hanya ada 1 Selengkapnya »
Prof. H.A.M. Nurdin Halid Terpilih kembali sebagai Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia. dalam Musyawarah Nasional yang diselenggarakan pada tanggal 18 hingga 21 Desember 2024. di Ancol, Jakarta. Nampak jelas di depan pintu masuk arena Krakatau Ballroom Mercure Convention Centre, Jakarta Utara terdapat KARANGAN BUNGA.. Papan bunga yang berisi ucapan selamat & sukses dari Presiden RI …
PNB nyatakan sikap kepada Komisi III DPR RI supaya Jenderal Listyo Sigit selaku KAPOLRI menindak lanjuti SP.LIDIK/ 5837/ IX/ 2024/ POLDA METRO JAYA. Mohon di “COPOT” ujar penunjuk rasa dari Pemuda Nusantara Berkeadilan Kepada komisi III DPR RI untuk segera mengevaluasi Kinerja Kepolisian Republik Indonesia dalam hal ini Kinerja Bapak Jendral Listyo Sigit Prabowo selaku …
PNB lakukan konferensi pers di Senayan Golf Club terkait dengan Penyelidikan yang belum ditindaklanjuti oleh subdit Keamanan Negara Polda Metro Jaya.(25/10/24) Dalam konferensi pers tersebut PNB menuntut kepada Kapolda mewakili Direskrimum Polda Metro Jaya agar segera melaksanakan Klarifikasi terhadap Pihak Korban dan Terlapor sehingga perkembangan Penyelidikan tersebut dapat diketahui Publik. “Bahwa benar laporan Informasi dari …