tokohpolitik.com-Jakarta. Sengketa tanah secara konsisten menjadi laporan terbanyak yang ditangani Posbakum yang dibina oleh Kementerian Hukum, ujar Direktur Perancangan Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum Republik Indonesia Hendra Kurnia Putra, SH. Hal ini disampaikan dalam rapat membahas Rancangan Undang-Undang Pokok Agraria bersama perwakilan Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam/ MN KAHMI pada hari Selasa, 5 Mei 2026 pukul 16 WIB di ruang rapat Gedung Ibnu Sutowo, Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan. Indonesia. Dalam kesempatan yang sama tersebut ketua bidang Pertanahan & Tata Ruang MN KAHMI Andi Jolong menyampaikan kepada Journalis tokohpolitik.com di Jakarta.
Direktur Perancangan Peraturan Perundang-undangan Hendra menjelaskan bahwa Posbakum atau Pos Bantuan Hukum sendiri dirancang sebagai PROGRAM UNGGULAN Kementrian Hukum Republik Indonesia dengan target untuk bisa didirikan di setiap desa dan kelurahan, menurut pengakuan Direktur Perancangan Peraturan Perundang-undangan Kemenkum RI sejauh ini sudah ada sekitar 80.000 posbakum yang didirikan dan di resmikan langsung oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, SH. sesuai apa yang dicanangkan Presiden RI Prabowo.
Usia Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 menjadi pemantik Sengketa Agraria dan Tata Ruang. Fenomena ini terjadi bukan semata-mata karena isi undang-undangnya, melainkan akibat dari penyelewengan implementasi, disharmoni regulasi, dan konflik kepentingan dalam pengelolaan tanah. Peraturan Menteri Agraria & Tata Ruang No. 16 dan Nomor 18 Tahun 2021 tujuannya mengoperasionalkan prinsip-prinsip dalam UU PA 1960 dan PP Nomor 18 Tahun 2021 untuk disesuaikan dengan kebutuhan hukum modern pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, Namun nyatanya siapa yang diuntungkan? ujar Ketua Depertemen Advokasi Pertanahan MN KAHMI Aditiawarman., SH.
Niat Asta Cita dalam reforma agraria bertujuan mewujudkan kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, dan air, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani melalui penataan aset dan akses yang adil. Ini merupakan strategi memperkuat produktivitas pertanian dan mengurangi ketimpangan kepemilikan lahan ujar Ketua Depertemen Advokasi Pertanahan MN KAHMI Aditiawarman., SH.
Direktur Perancangan Peraturan Perundang-undangan Hendra Kurnia Putra., SH: “.Ternyata Rancangan Perubahan Undang-Undang Pokok agraria masuk dalam Program Legislasi Nasional yang diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah RI” sehingga sekarang bola nya ada di DPR & DPD RI.”