tokohpolitik.com-Bali. Penangguhan penahanan sesuai KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA dapat dilakukan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, Penangguhan penahanan dapat dilakukan jika tersangka atau terdakwa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dan tidak ada kekhawatiran bahwa mereka akan melarikan diri, merusak bukti, atau mengulangi tindak pidana. Penangguhan penahanan adalah upaya mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari …
tokohpolitik.com-Jakarta. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru saja ditetapkan pada 17 Desember 2025 dan mulai berlaku efektif sejak 2 Januari 2026. Ini menggantikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Beberapa poin penting dalam KUHAP 2025: KUHAP 2025 membawa perubahan signifikan dalam sistem peradilan pidana Indonesia, …
tokohpolitik.com-Jakarta. PNB Jakarta mendesak Sekretaris Jenderal BPN RI Dalu Agung Darmawan mundur dari jabatannya sebagai Sekjend Kementerian ATR/ BPN RI. Aksi pertama dilakukan pada hari Senin, 9-2-2026 di Gedung ATR/ BPN RI. Alasan aksi protes menurut koordinator Lapangan Daud: “Sekjend Kementerian ATR/ BPN RI tidak mampu menjalankan Janji Asta Cita Reformasi Birokrasi dan Pelayanan berkelas …
tokohpolitik.com-Medan. Perkara banding dengan nomor 3357/PID/2025/PT MDN terdaftar di Pengadilan Tinggi Medan dan berklasifikasi Pidana Biasa dengan asal Pengadilan Negeri Rantau Prapat. Panitera Pengganti dalam Persidangan perkara ini adalah Farida Malem., SH,. MH. Tanggal Pengiriman Berkas Banding Jumat, 28 Nov. 2025 dengan nomor surat pengiriman berkas Banding 3358/PAN.02/W2.U13.HK 2.2/XI/2025. Persidangan Banding ini dimulai Jumat 19 …
tokohpolitik.com-Medan. 6 (enam) orang tersangka Kasus Pertanahan akhirnya berhasil dibui walaupun ada Dugaan Perintangan Penyidikan. 4 orang perempuan tua a.n. Henny Yandana, Maryna Yandana, Herlina Yandana, Mewaty Yandana,dan 2 orang laki laki tua a.n. Setiawan Yandana alias Acok, dan Paul Yandana. Pada tanggal 20 Agustus 2025, Kepolisian melimpahkan Penyidikan ke KEJAKSAAN (tahap 2) sehingga pihak …
tokohpolitik.com-Jakarta. Dalam rangka penyerahan Tersangka, barang bukti & Berkas Perkara kepada Kejaksaan Republik Indonesia. Pada hari ini 5 Agustus 2025, kami dari Pemuda Nusantara Berkeadilan memohon kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto agar mencopot KAPOLRI Listyo Sigit atas Dugaan Tidak Becus dalam menangani atau memimpin Kepolisian Republik Indonesia. Terbukti para Tersangka pada tanggal 24 Juli 2025 …
tokohpolitik.com-Jakarta, Selasa 5 Agustus 2025. Sungguh mengecewakan hati nurani rakyat & mahasiswa. Akibat Para Tersangka KASUS PERTANAHAN diberikan PENANGGUHAN PENAHANAN oleh Oknum Pejabat Kepolisian maka Para Tersangka 2 KALI MANGKIR. Padahal Pemanggilan para tersangka untuk Pelimpahan Berkas & Tersangka kepada Kejaksaan Tinggi (Tahap 2) adalah PERINTAH UNDANG-UNDANG, Kamis 24 Juli 2025 Kepolisian Daerah Sumatra Utara …
tokohpolitik.com-Jakarta. Sabtu 26 April 2025 Pukul 15.11 wib, 3 orang Korban dugaan “PENYALAHGUNAAN WEWENANG PROFESI KEPOLISIAN” mendatangi Gedung Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, mendesak Jenderal Listyo Sigit sebagai pimpinan tertinggi untuk AMBIL ALIH PENANGANAN PERKARA imbas dari adanya dugaan penyalah gunaan wewenang Profesi Kepolisian oleh oknum Penyidik. Kasus dugaan “PENYALAH GUNAAN WEWENANG PROFESI KEPOLISIAN ini …
tokohpolitik.com-Medan. PNB mengusulkan kepada Kapolri dan Jaksa Agung agar Penangguhan Penahanan terhadap Tersangka Kasus Pertanahan yang telah merugikan korban hingga mencapai lebih dari Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah) sebaiknya tidak diberikan lagi. Usulan ini terjadi akibat dari kejadian beberapa orang tersangka diduga kabur. Kamis 24 Juli 2025, salah satu Penyidik Sub Direktorat Harta Benda …
PNB : Penangguhan Penahanan Tersangka Kasus Pertanahan agar tidak diberikan lagi Selengkapnya »
