Tokoh Politik

Korban

Jaga Jakarta: “Dalam 24 jam sinergi Kepolisian Daerah Metro Jaya dan Pemuda Nusantara Berkeadilan” tuntaskan Penegakkan hukum kasus Penggelapan

tokohpolitik.com- Jakarta. Sinergi Kepolisian Daerah Metro Jaya dan Pemuda Nusantara Berkeadilan Majelis Wilayah Jakarta berhasil menuntaskan kegiatan Penjemputan, Pembuatan Laporan Polisi, Penyelidikan, Penyidikan hingga Penetapan Tersangka kasus dugaan Penggelapan dalam Jabatan dengan korban adalah Perusahaan Swasta dibidang Distribusi Perlengkapan Keshatan dan Keselamatan Kerja/ K3 yaitu kegiatan dimulai pada tanggal 20 Agustus 2026 pukul 21.30 Wib …

Jaga Jakarta: “Dalam 24 jam sinergi Kepolisian Daerah Metro Jaya dan Pemuda Nusantara Berkeadilan” tuntaskan Penegakkan hukum kasus Penggelapan Selengkapnya »

Pemuda Nusantara Berkeadilan Desak BPN Segera Serahkan 3 SHM. Kerugian Korban Capai Rp 300 Miliar

tokohpolitik.com- Jakarta. “Kami mendesak negara hadir melindungi warga rentan. Hak atas tanah adalah hak konstitusional. Jangan sampai 23 tahun lagi Sanwani tetap tidak mendapatkan keadilan.”Hingga hari ini, Jumat 14 Agustus 2026, Badan Pertanahan Nasional belum menyerahkan 3 bidang Sertifikat Hak Milik di Kelurahan Pegangsaan Dua kepada pemegang haknya, Sanwani, seorang Warga Negara Indonesia yang buta …

Pemuda Nusantara Berkeadilan Desak BPN Segera Serahkan 3 SHM. Kerugian Korban Capai Rp 300 Miliar Selengkapnya »

Gedung Bapenda Jakarta Terbakar, PNB Desak Evaluasi Kepala Bapenda Lusiana Herawati

tokohpolitik.com Jakarta — Nomor Objek Pajak (NOP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan nomor 31.75.031.003.002.-0052.0 atas nama A. Sanwani diduga tidak lagi tercatat dalam sistem Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta. Persoalan tersebut disoroti Pemuda Nusantara Berkeadilan Majelis Jakarta. Salah seorang anggotanya biasa dipanggil Bang Don meminta Gubernur Jakarta Pramono Anung mengevaluasi kinerja Kepala …

Gedung Bapenda Jakarta Terbakar, PNB Desak Evaluasi Kepala Bapenda Lusiana Herawati Selengkapnya »

1 hamparan beda-beda alas hak, Kepala BPN Nusron Wahid didesak berpihak ke korban

tokohpolitik.com-Jakarta. Kerugian Korban senilai Rp. 250.000.000.000 ( dua ratus lima puluh milyar rupiah) yaitu berupa lahan seluas 13.000 meter persegi. Sertifikat-sertifikat tanah pada lahan kosong 1 hamparan dan didalam pagar yang terletak di Jalan Logistik Raya RT. 7 RW. 3 Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara menimbulkan banyak kecurigaan dan Kejanggalan. …

1 hamparan beda-beda alas hak, Kepala BPN Nusron Wahid didesak berpihak ke korban Selengkapnya »

Poin penting dalam KUHAP 2025

tokohpolitik.com-Jakarta. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru saja ditetapkan pada 17 Desember 2025 dan mulai berlaku efektif sejak 2 Januari 2026. Ini menggantikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Beberapa poin penting dalam KUHAP 2025: KUHAP 2025 membawa perubahan signifikan dalam sistem peradilan pidana Indonesia, …

Poin penting dalam KUHAP 2025 Selengkapnya »

aksi desakan mundur terhadap Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN

PNB Jakarta: Aksi desakan mundur terhadap Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN Dalu Agung Darmawan dinilai tepat

tokohpolitik.com-Jakarta. PNB Jakarta mendesak Sekretaris Jenderal BPN RI Dalu Agung Darmawan mundur dari jabatannya sebagai Sekjend Kementerian ATR/ BPN RI. Aksi pertama dilakukan pada hari Senin, 9-2-2026 di Gedung ATR/ BPN RI. Alasan aksi protes menurut koordinator Lapangan Daud: “Sekjend Kementerian ATR/ BPN RI tidak mampu menjalankan Janji Asta Cita Reformasi Birokrasi dan Pelayanan berkelas …

PNB Jakarta: Aksi desakan mundur terhadap Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN Dalu Agung Darmawan dinilai tepat Selengkapnya »

Isi Dakwaan Jaksa dalam Banding Perkara Pidana Pemalsuan Surat No. 3357/PID/2025/PT MDN

tokohpolitik.com-Medan. Perkara banding dengan nomor 3357/PID/2025/PT MDN terdaftar di Pengadilan Tinggi Medan dan berklasifikasi Pidana Biasa dengan asal Pengadilan Negeri Rantau Prapat. Panitera Pengganti dalam Persidangan perkara ini adalah Farida Malem., SH,. MH. Tanggal Pengiriman Berkas Banding Jumat, 28 Nov. 2025 dengan nomor surat pengiriman berkas Banding 3358/PAN.02/W2.U13.HK 2.2/XI/2025. Persidangan Banding ini dimulai Jumat 19 …

Isi Dakwaan Jaksa dalam Banding Perkara Pidana Pemalsuan Surat No. 3357/PID/2025/PT MDN Selengkapnya »

PNB desak Presiden Republik Indonesia Prabowo penuhi Janji Asta Cita Reformasi Hukum

tokohpolitik.com-Australia. PNB desak Presiden Republik Indonesia Prabowo ganti ketua mahkamah agung & Jaksa Agungnya. PNB menemukan ada Jejak dugaan Penyalahgunaan Wewenang Kekuasaan Penuntutan & Kehakiman, Putusan pidana yang hukumannya terlalu ringan dapat menimbulkan efek negatif seperti melemahnya efek jera bagi pelaku, tidak terpenuhinya rasa keadilan bagi korban dan keluarga, serta menimbulkan pertanyaan tentang nilai keadilan substantif. …

PNB desak Presiden Republik Indonesia Prabowo penuhi Janji Asta Cita Reformasi Hukum Selengkapnya »

PNB: Presiden perlu Reformasi Kejaksaan, Kerugian korban 30 Milyar, jaksa hanya tuntut 3 tahun penjara

tokohpolitik.com-Labuhan Batu Raya. Presiden RI perlu juga reformasi kejaksaan. Kerugian korban 30 Milyar, jaksa hanya tuntut 3 tahun penjara. Wewenang Kejaksaan yang seharusnya menegakkan hukum namun menuntut terdakwa sangat lemah. contoh: Kamis. 16 Oktober 2025 di ruang sidang Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Dalam kasus pertanahan Perkara Pidana No. 798/Pid.B/2025/PN RAP yang di kerjakan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatra …

PNB: Presiden perlu Reformasi Kejaksaan, Kerugian korban 30 Milyar, jaksa hanya tuntut 3 tahun penjara Selengkapnya »