Tokoh Politik

kapolri

Didampingi Pemuda Nusantara Berkeadilan, Korban Dugaan Sindikat Pendaftaran Tanah Desak Polisi Panggil Para Terlapor

Tinggalkan Komentar / Berita / Oleh

Tokohpolitik.com Jakarta, 22/08/2026 – Didampingi Pemuda Nusantara Berkeadilan Majelis Jakarta, Sanwani Korban Dugaan Penyerobotan Lahan di Jakarta Utara dengan nilai kerugian sekitar Rp. 300.000.000.000,- (tiga ratus milyar rupiah) buat 3 laporan polisi dalam 1 hamparan tanah terpagar. terletak di RT. 7 RW 3 Kelurahan Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara berdasarkan 3 Sertifikat hak Milik …

Didampingi Pemuda Nusantara Berkeadilan, Korban Dugaan Sindikat Pendaftaran Tanah Desak Polisi Panggil Para Terlapor Selengkapnya »

Jaga Jakarta: “Dalam 24 jam sinergi Kepolisian Daerah Metro Jaya dan Pemuda Nusantara Berkeadilan” tuntaskan Penegakkan hukum kasus Penggelapan

Tinggalkan Komentar / Berita / Oleh

tokohpolitik.com- Jakarta. Sinergi Kepolisian Daerah Metro Jaya dan Pemuda Nusantara Berkeadilan Majelis Wilayah Jakarta berhasil menuntaskan kegiatan Penjemputan, Pembuatan Laporan Polisi, Penyelidikan, Penyidikan hingga Penetapan Tersangka kasus dugaan Penggelapan dalam Jabatan dengan korban adalah Perusahaan Swasta dibidang Distribusi Perlengkapan Keshatan dan Keselamatan Kerja/ K3 yaitu kegiatan dimulai pada tanggal 20 Agustus 2026 pukul 21.30 Wib …

Jaga Jakarta: “Dalam 24 jam sinergi Kepolisian Daerah Metro Jaya dan Pemuda Nusantara Berkeadilan” tuntaskan Penegakkan hukum kasus Penggelapan Selengkapnya »

Pemuda Nusantara Berkeadilan Desak BPN Segera Serahkan 3 SHM. Kerugian Korban Capai Rp 300 Miliar

Tinggalkan Komentar / Berita / Oleh

tokohpolitik.com- Jakarta. “Kami mendesak negara hadir melindungi warga rentan. Hak atas tanah adalah hak konstitusional. Jangan sampai 23 tahun lagi Sanwani tetap tidak mendapatkan keadilan.”Hingga hari ini, Jumat 14 Agustus 2026, Badan Pertanahan Nasional belum menyerahkan 3 bidang Sertifikat Hak Milik di Kelurahan Pegangsaan Dua kepada pemegang haknya, Sanwani, seorang Warga Negara Indonesia yang buta …

Pemuda Nusantara Berkeadilan Desak BPN Segera Serahkan 3 SHM. Kerugian Korban Capai Rp 300 Miliar Selengkapnya »

Gedung Bapenda Jakarta Terbakar, PNB Desak Evaluasi Kepala Bapenda Lusiana Herawati

Tinggalkan Komentar / Berita / Oleh

tokohpolitik.com Jakarta — Nomor Objek Pajak (NOP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan nomor 31.75.031.003.002.-0052.0 atas nama A. Sanwani diduga tidak lagi tercatat dalam sistem Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta. Persoalan tersebut disoroti Pemuda Nusantara Berkeadilan Majelis Jakarta. Salah seorang anggotanya biasa dipanggil Bang Don meminta Gubernur Jakarta Pramono Anung mengevaluasi kinerja Kepala …

Gedung Bapenda Jakarta Terbakar, PNB Desak Evaluasi Kepala Bapenda Lusiana Herawati Selengkapnya »

Korban marah terhadap Pelayanan Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Utara Uunk Din Parunggi

Tinggalkan Komentar / Berita / Oleh

tokohpolitik.com-Jakarta. Senin, 18 Mei 2026, Korban atas nama Sanwani marah terhadap pelayanan Kepala Kantor Pertanahan/ Badan Pertanahan Nasional Kota Administrasi Jakarta Utara Uunk Din Parunggi, S.SiT., M.A.P., karena Sanwani dengan surat dan datang langsung untuk Audiensi buka warkah bukan untuk mediasi. Namun Kepala Kantor Pertanahan disposisi Audiensi tersebut kepada Kepala Seksi Sengketa & Konflik Pertanahan …

Korban marah terhadap Pelayanan Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Utara Uunk Din Parunggi Selengkapnya »

Ketentuan Penangguhan Penahanan

Tinggalkan Komentar / Cerita / Oleh

tokohpolitik.com-Bali. Penangguhan penahanan sesuai KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA dapat dilakukan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, Penangguhan penahanan dapat dilakukan jika tersangka atau terdakwa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dan tidak ada kekhawatiran bahwa mereka akan melarikan diri, merusak bukti, atau mengulangi tindak pidana. Penangguhan penahanan adalah upaya mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari …

Ketentuan Penangguhan Penahanan Selengkapnya »

Poin penting dalam KUHAP 2025

Tinggalkan Komentar / Cerita / Oleh

tokohpolitik.com-Jakarta. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru saja ditetapkan pada 17 Desember 2025 dan mulai berlaku efektif sejak 2 Januari 2026. Ini menggantikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Beberapa poin penting dalam KUHAP 2025: KUHAP 2025 membawa perubahan signifikan dalam sistem peradilan pidana Indonesia, …

Poin penting dalam KUHAP 2025 Selengkapnya »

PNB Jakarta dukung Kebijakan BPN terkait Tanah Sunter Jaya

PNB Jakarta dukung Kebijakan BPN terkait tanah Sunter Jaya

Tinggalkan Komentar / Cerita / Oleh

tokohpolitik.com-Jakarta. Sejak tahun 2022, tanah di Sunter Jaya tidak bisa dilakukan kegiatan pendaftaran/ peralihan hak, karena adanya blokir yang diajukan oleh Kodam Jaya/ Komando Daerah Militer Jayakarta. Blokir tersebut diajukan berdasarkan dokumen peninggalan aset militer kolonial Belanda. Dilain tempat, aktivis & pengacara PNB Jakarta mengatakan bahwa blokir dapat dilakukan dengan menyebutkan nomor hak sebagaimana diatur …

PNB Jakarta dukung Kebijakan BPN terkait tanah Sunter Jaya Selengkapnya »

Janji Asta Cita adalah Janji Politik Pemerintahan

Tinggalkan Komentar / Cerita / Oleh

tokohpolitik.com-Jakarta. Asta Cita adalah Janji Politik Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto & Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kepada Rakyat Republik Indonesia. Asta Cita adalah 8 (delapan) Program Nasional, yang mencakup penguatan ideologi pancasila, peningkatan pertahanan keamanan, penciptaan lapangan kerja berkualitas, pengembangan Sumber Daya Manusia, hilirisasi industri, pembangunan dari desa, reformasi birokrasi, serta harmoni lingkungan dan toleransi. …

Janji Asta Cita adalah Janji Politik Pemerintahan Selengkapnya »